HKTI SAMBAS DORONG INVENTARISASI LAHAN PERTANIAN HADAPI ANCAMAN EL NINO DAN KEKERINGAN
HKTI Sambas Dorong Inventarisasi Lahan Pertanian Hadapi Ancaman El Nino dan Kekeringan
SAMBAS – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Sambas mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam mengantisipasi dampak El Nino serta kemarau panjang yang berpotensi mengancam sektor pertanian dan perkebunan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Antisipasi Dampak El Nino yang digelar di Aula Kantor Bupati Sambas, Kamis (10/9/2026). Kegiatan berlangsung sukses dan lancar dengan dihadiri jajaran pemerintah daerah, pengurus HKTI, penyuluh pertanian, serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Sambas.
Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H., yang juga Ketua HKTI Kabupaten Sambas, dalam sambutannya menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk mencegah dampak kekeringan semakin meluas dan menimbulkan kerugian bagi petani.
Menurutnya, pemerintah bersama HKTI, penyuluh, dan kelompok tani perlu melakukan inventarisasi serta identifikasi wilayah lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan.
“Inventarisir dan identifikasi wilayah lahan pertanian yang berpotensi mengalami kekeringan. Dari data tersebut kita carikan solusi bersama agar risiko gagal panen dapat diminimalisir,” ujar Satono.
Ia menilai, pemetaan kondisi lahan menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dengan mengetahui wilayah yang rawan kekeringan, pemerintah dan pihak terkait dapat menyiapkan langkah mitigasi sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Apriadi, S.P., M.M., mengatakan berbagai upaya dan sinergi yang dibangun diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat petani dan pekebun.
“Yang kita lakukan ini mudah-mudahan memberikan berkah dan sinergi HKTI, serta memberikan manfaat khususnya bagi Gapoktan Kabupaten Sambas dan pada umumnya masyarakat petani dan pekebun Kabupaten Sambas,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Anwari, S.Sos., M.AP., Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas sekaligus Wakil Ketua HKTI Kabupaten Sambas, turut menyampaikan materi mengenai peran HKTI serta upaya bersama dalam menghadapi berbagai persoalan pertanian, termasuk dampak kemarau panjang.
Anwari menegaskan bahwa perhatian terhadap sektor pertanian tidak hanya terbatas pada tanaman pangan, khususnya padi, tetapi juga mencakup sektor perkebunan secara luas.
“Bagaimana kita meminimalisir dampak kekeringan. Kita terkenal sebagai lumbung padi. Berkaitan dengan itu, kami juga sedang membuat Raperda tata ruang dan LP2B,” jelasnya.
Menurut Anwari, keberadaan HKTI diharapkan mampu memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat petani dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Dalam sesi diskusi, salah seorang perwakilan Gapoktan mempertanyakan kepastian terkait Peraturan Daerah (Perda) tata ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), khususnya mengenai kepastian serta identifikasi lahan pertanian yang akan dilindungi.
Menanggapi hal tersebut, Anwari menjelaskan bahwa Perda LP2B masih dalam proses pembahasan dan identifikasi lahan belum sepenuhnya dilakukan. “LP2B, Perdanya masih dalam proses dan belum diidentifikasi. Tata ruang kabupaten yang ada baru rencana detail tata ruang. Ini masih secara global, sekitar 34 ribu hektare,” terangnya.
Ia mengatakan, DPRD Kabupaten Sambas membutuhkan data dan masukan dari Dinas Pertanian maupun petani di lapangan untuk membantu proses identifikasi lahan yang nantinya dapat ditetapkan sebagai bagian dari LP2B.
“Kami di DPRD membutuhkan informasi dari Dinas Pertanian dan bapak-bapak (petani) inilah untuk dapat mengidentifikasi. Tujuannya untuk menjembatani kepentingan petani,” kata Anwari.
Pembahasan LP2B dinilai penting untuk memberikan kepastian sekaligus perlindungan terhadap lahan pertanian produktif di Kabupaten Sambas. Terlebih, Sambas selama ini dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi pangan di Kalimantan Barat.
Rapat kerja tersebut akhirnya menjadi forum bersama untuk memetakan persoalan, menghimpun masukan dari petani, serta membangun langkah konkret menghadapi ancaman kekeringan.
Melalui sinergi pemerintah daerah, HKTI, penyuluh, DPRD, dan Gapoktan, diharapkan wilayah pertanian yang rawan kekeringan dapat segera teridentifikasi sehingga solusi teknis maupun kebijakan dapat disiapkan lebih awal.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu meminimalisir risiko gagal panen, melindungi lahan pertanian produktif, serta menjaga ketahanan pangan Kabupaten Sambas di tengah ancaman perubahan iklim dan kemarau panjang.(Amrul Tabloid Bidik Operation News/ajmgroup Media)
