PEMKAB LUMAJANG PRIORITASKAN KESEJAHTERAAN BURUH TEMBAKAU DENGAN ALOKASI RP 1,9 MILIAR DBHCHT
Pemkab Lumajang Prioritaskan Kesejahteraan Buruh Tembakau Dengan Alokasi Rp1,9 Miliar DBHCHT
Lumajang, Prestasi.
Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tembakau dan keluarganya dengan mengalokasikan Rp1,9 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana ini digunakan untuk mendukung dua program utama: pelatihan keterampilan kerja dan perlindungan jaminan sosial.
Program Pelatihan Keterampilan:
- Empat jenis pelatihan yang disiapkan meliputi otomotif, pengelasan, kelistrikan, dan desain grafis.
- Pelatihan ini bertujuan untuk membekali buruh tembakau dengan keterampilan tambahan yang dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja.
- Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan buruh tembakau dapat memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan lain di luar sektor tembakau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Perlindungan Jaminan Sosial:
- Rp732,21 juta dialokasikan untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 5.606 buruh tembakau.
- Langkah ini memastikan perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan bagi buruh tembakau, sehingga mereka memiliki rasa aman dan kepastian dalam bekerja.
- Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan buruh tembakau dapat lebih fokus dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas mereka.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lumajang, Subechan, menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada kelompok rentan. “Setiap rupiah DBHCHT dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan buruh tembakau dan keluarganya, mengurangi kerentanan sosial, serta membuka peluang agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi,” ujarnya.kepada media ini pada Senin ( 23/09/2025).
Sementara itu Bupati Lumajang, Indah Amperawati, juga menegaskan bahwa keberpihakan terhadap kelompok rentan bukan sekadar retorika, melainkan upaya nyata untuk memberdayakan dan melindungi mereka yang paling rawan. “Buruh tembakau menghadapi risiko sosial dan ekonomi tinggi. Melalui pemanfaatan DBHCHT tepat sasaran, pemerintah hadir memberdayakan mereka, memastikan keadilan sosial, dan memperkuat perlindungan terhadap mereka yang paling rawan,” tegasnya.
Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tembakau dan keluarganya melalui program-program yang tepat sasaran dan efektif.( Fen).
