KPS2K ADVOKASI RPJMD KAB. LUMAJANG DAN GELAR “GEDSI MOVE BOTCAMP” DI SUMBEE URIP PRONOJIWO

KPS2K Advokasi RPJMD Kab.Lumajang Dan Gelar ” Gedsi Move Botcamp Di Sumber Urip Pronojiwo

Lumajang, Prestasi.

Kelompok Perempuan dan sektor 2 Kehidupan ( KPS2 K) Kawal Agenda RPJMD Lumajang.

Inilah hasil wawancara kami dengan Iva Hasanah St D sos.Direktur Eksekutif Kps2k Jawa Timur.pada acara Media Briefing di Kafe Ng di Lumajang ( 12/08/2025).

Hari ini ada agenda ke PEMKAB Lumajang untuk mengawal RPJMD, seperti apa tanggapan dari pemerintah sendiri atau apa usulan anda di pemerintah Kabupaten Lumajang?
“Sesuai dengan visi-misi KPS2K sebagai organisasi perempuan yang memang mengawal terkait dengan pemberdayaan perempuan dan juga pembangunan inklusif, KPS2K ini kan sudah sejak tahun lalu mengawal perencanaan pembangunan dari pusat sampai ke daerah, terutama Kabupaten Lumajang.
Nah, hari ini kita sebenarnya ingin menyampaikan progress sejauh mana mengawal advokasi RPJMD yang di Lumajang. Jadi dari hasil pengawalan untuk advokasi ini, KPS2K menganggap bahwa di dalam penyusunan perencanaan RPJMD di Kabupaten Lumajang terutama untuk 5 tahun kedepan mendapatkan respon yang positif, terutama dari kawan-kawan BAPPEDA Lumajang.
Dari yang kita usulkan terkait dengan pembangunan inklusif yang berperspektif GEDSI dengan tujuan bahwa perencanaan pembangunan di Kabupaten Lumajang yang 5 tahun akan datang ini bisa menjadi salah satu alat tagih nanti bagi kawan-kawan, terutama kelompok marginal di beberapa wilayah kabupaten lumajang yang rawan bencana atau di pelosok, juga kelompok perempuan, kelompok perempuan miskin, disabilitas, terus kemudian para korban bencana alam itu bisa mendorong atau terpenuhi hak-haknya.
Jadi di perencanaan pembangunan ini di RPJMD Kabupaten Lumajang yang nanti mungkin akan di-sah kan menjadi PERDA, ini harapannya adalah menjadi landasan bagi kawan-kawan yang marginal untuk bisa mendapatkan pemenuhan hak-haknya, terutama hak-hak yang lebih inklusif, misalkan contohnya misalkan bagaimana pelayanan akminduk itu juga betul-betul dirasakan mudah bagi kelompok-kelompok disabilitas. Jadi artinya seharusnya nanti dengan perencanaan pembangunan RPJMD yang kita kawal ini, tidak ada kawan-kawan disabilitas di Lumajang yang tidak mempunyai akminduk, itu satu. Kemudian yang kedua, misalkan bagi perempuan-perempuan terutama perempuan korban kekerasan itu juga perlindungan yang maksimal. Artinya, dengan misalkan kelembagaan P2TP2A nya bisa kemudian dinaikkan menjadi UPTDPPA misalkan seperti itu.

Dan juga untuk misalkan kelompok-kelompok yang ada di wilayah bencana ini juga mendapatkan penanganan yang betul-betul adaptif terhadap mereka. Jadi artinya ketika nanti misalkan ada banjir, tsunami, atau erupsi, Pemerintah Kabupaten Lumajang itu lebih siap siaga dengan penanganan yang lebih inklusif, artinya tidak ada keluh kesah atau kawan-kawan disabilitas yang terabaikan misalkan, tidak ada perempuan dan anak-anak terlantar misalnya seperti itu, dan lansia yang kemudian tertinggalkan di dalam pelayanan penanganan kebencanaan itu.
Itu salah satu yang hari ini kita dapatkan satu presentasi atau paparan progress dari RPJMD.”

Menurut anda, pengamatan di kabupaten lumajang ini seperti apa?
“Karena ini juga masih sangat prematur kalau kita bilang sebagai salah satu evaluasi karena masih belum sampai pada 1 tahun, bahkan RPJMD-nya saja belum dikedok. Untuk itu, kami melihat secara dokumen perencanaan atau visi di dalam perencanaan, misi di dalam perencanaan itu kita melihat ada komitmen terhadap kelompok-kelompok perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal. Saya pikir itu salah satu modal awal untuk mungkin masyarakat di Lumajang bisa mengawal seterusnya, jangan sampai kebijakan ini hanya garang secara dokumen tapi manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan.”

Untuk hasil dari yang di BAPPEDA tadi bagaimana?
“Ini juga menjadi salah satu tantangan, karena sebenarnya memang Kabupaten Lumajang ini termasuk kabupaten yang PAD-nya juga tidak cukup besar, namun punya masalah-masalah krusial yang cukup besar. Sehingga ini menjadi tantangan kepala daerah dan jajarannya untuk memikirkan, bahkan tidak hanya memikirkan, untuk juga bisa lebih berupaya keras, berinovasi, untuk menyiasati misalkan terkait dengan keterbatasan anggaran. Salah satu sebenarnya yang kita bisa mengusulkan adalah bagaimana pemerintah daerah ini bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Misalkan sekarang ada kolaborasi Pentahelix misalkan seperti itu. Nah itu yang harusnya benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten, dan juga salah satunya mengupayakan bagaimana masyarakat ini juga bisa berpartisipasi aktif. Artinya apa? Kami tidak setuju kalau misalkan justru masyarakat itu dibebani. Jadi artinya yang saya bilang ini berpartisipasi aktif itu melibatkan bagaimana masyarakat turut serta mengawal seperti apa program-program pemerintah. Saya pikir itu yang paling penting, sehingga ketika program itu terbatas untuk dijalankan tapi supaya tepat sasaran, syaratnya adalah melibatkan kelompok-kelompok penerima manfaat itu yang menurut saya paling benar.”

Terkait UPTDPPA ini tidak ada, apakah jadi kendala?
“Jadi sebenarnya ini hal yang harus diupayakan keras oleh semua pihak, disuarakan secara lantang, tidak hanya KPS2K karena menurut saya kepentingan dalam hal ini KPS2K mengawal RPJMD ini salah satunya adalah untuk mendorong P2TP2A ini atau PPT ini menjadi UPTDPPA, agar perlindungan terhadap para korban, terutama korban tindak kekerasan di Lumajang dari segala umur itu mendapatkan penanganan yang tepat, apapun alasannya.
KPS2K melihat urusan ini tidak hanya berhadapan dengan efisiensi anggaran, kami menolak untuk alasan itu. Artinya kembali lagi sejauh mana pemerintah kabupaten lumajang melihat issue persoalan perempuan itu menjadi issue yang prioritas dan penting untuk bisa di intervensi.”

Terakhir, kenapa momentum gelar acaranya selalu berpapasan dengan acara hari kemerdekaan Republik Indonesia?
“Jadi ini sebenarnya tradisi yang dilakukan oleh KPS2K bersama sekolah perempuan, jadi setiap 17 Agustus kita memaknainya bahwa kemerdekaan itu seharusnya dirasakan oleh semua kalangan, termasuk perempuan-perempuan marginal. Makanya kami menggelarnya dalam bentuk seremonial seperti pembentangan bendera, itu untuk mengingatkan bahwa para perempuan itu sebenarnya punya hak yang sama itu di dalam mengartikan kemerdekaan dan yang kedua dia juga seharusnya dia juga bisa merasakan arti kemerdekaan itu tanpa ada diskriminasi, tanpa ada ketakutan untuk mendapatkan tindak kekerasan dalam model apapun.”( Joe)