SINGKAWANG JADI LOKASI SOSIALISASI PERLINDUNGAN PMI, SBMI SAMBAS AJAK MASYARAKAT WASPADAI TPPO
Singkawang Jadi Lokasi Sosialisasi Perlindungan PMI, SBMI Sambas Ajak Masyarakat Waspadai TPPO
Upaya meningkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kali ini, Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas menggelar seminar sosialisasi perlindungan PMI di Aula Dayang Resort, Pasir Panjang, Singkawang, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang dipimpin Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, Sunardi, tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia, mengenai hak dan kewajiban pekerja serta prosedur penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara resmi, legal, dan aman.
Sosialisasi ini juga menjadi langkah pencegahan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dari pihak atau perantara yang tidak memiliki legalitas. Sebab, keberangkatan PMI melalui jalur nonprosedural berisiko menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penipuan, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga persoalan hukum di negara tujuan.
Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, Sunardi, mengatakan persoalan perlindungan pekerja migran masih menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.
“Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan dan keberangkatan pekerja migran, baik melalui jalur resmi maupun nonprosedural,” ujar Sunardi.
Pencegahan TPPO Perlu Keterlibatan Semua Pihak
Dalam seminar tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman bahwa pencegahan dan penanganan TPPO bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, pihak imigrasi, lembaga perlindungan pekerja migran, serta masyarakat dinilai penting untuk mencegah praktik perekrutan dan penempatan tenaga kerja ilegal.
Masyarakat, khususnya calon PMI, juga diimbau agar lebih teliti sebelum menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri. Beberapa hal yang harus dipastikan antara lain legalitas perusahaan penempatan, kejelasan kontrak kerja, negara tujuan, serta kelengkapan dokumen keberangkatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, masyarakat diminta tidak ragu melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi perekrutan tenaga kerja ilegal, penempatan PMI secara nonprosedural, maupun dugaan tindak pidana perdagangan orang.
Melalui kegiatan yang dilaksanakan di Kota Singkawang ini, DPC SBMI Kabupaten Sambas berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pekerja migran semakin meningkat.
Dengan pemahaman yang baik serta dukungan berbagai pihak, diharapkan calon pekerja migran dapat terhindar dari praktik perekrutan ilegal dan memperoleh perlindungan serta kepastian hukum ketika bekerja di luar negeri.(Amrul Tabloid Bidik Operation (ajmgroup)
